Dunia keuangan syariah di Indonesia baru saja mencatatkan sejarah besar. Bertempat di Ballroom Pegadaian Tower pada Jumat lalu, PT Pegadaian secara resmi menjadi tuan rumah peluncuran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 166. Fatwa ini mengatur tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, sebuah regulasi yang diprediksi akan menjadi katalisator utama dalam mempercepat inklusi keuangan berbasis logam mulia di tanah air.
Langkah ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan sebuah respons strategis terhadap dinamika pasar emas global dan kebutuhan domestik akan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai agama. Fatwa ini hadir sebagai “kompas” bagi para pelaku industri dan regulator untuk mengelola potensi emas yang selama ini masih banyak tersimpan secara pasif di tangan masyarakat.
Landasan Hukum dan Urgensi Regulasi
Lahirnya Fatwa Nomor 166 ini didorong oleh perkembangan legislasi nasional yang semakin akomodatif terhadap inovasi keuangan. Dasar hukum utamanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang tersebut memberikan mandat baru bagi lembaga keuangan untuk memperluas cakupan layanan, termasuk usaha bulion atau yang lebih dikenal masyarakat awam sebagai konsep “Bank Emas”.
Melengkapi UU P2SK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 juga telah diterbitkan untuk membuka ruang bagi kegiatan usaha bulion yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya fatwa DSN-MUI ini, maka mata rantai regulasi menjadi lengkap: dari sisi undang-undang (negara), sisi teknis operasional (OJK), hingga sisi kepatuhan syariah (MUI).
PT Pegadaian sendiri memegang peran sentral dalam momentum ini. Sebagai lembaga jasa keuangan pertama yang secara resmi mengantongi izin usaha bulion dari OJK, Pegadaian kini memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan layanan Bank Emas yang tidak hanya aman secara finansial, tetapi juga bersih dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam.
Emas sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru
Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, KH. M. Cholil Nafis, Ph.D., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian, memberikan pandangan mendalam mengenai potensi ekonomi di balik fatwa ini. Beliau menekankan bahwa emas di Indonesia memiliki karakter unik sebagai instrumen safe haven atau lindung nilai.
Berdasarkan data estimasi, jumlah emas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sekitar 1.800 ton. Masalahnya, selama puluhan tahun, emas-emas ini mayoritas hanya disimpan di bawah bantal atau di brankas pribadi ( dead asset ).
“Kami menyediakan ‘rel’ syariah agar potensi emas yang luar biasa ini bisa melaju cepat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat tidak hanya menumpuk emas, tetapi menjadikannya investasi yang produktif dan membawa berkah bagi ekonomi nasional,” ungkap Kiai Cholil.
Melalui mekanisme usaha bulion syariah, emas tersebut dapat dimonetisasi. Emas tidak lagi diam, melainkan diputar dalam ekosistem pembiayaan dan perdagangan yang produktif, sehingga mampu memperkuat struktur modal domestik tanpa harus selalu bergantung pada utang luar negeri.
