Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center pada Selasa, 17 September 2024, di Menara Danareksa, Jakarta. Dalam peresmian tersebut, Presiden menyoroti pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, dengan menekankan bahwa potensi besar pasar muslim yang mencapai 236 juta jiwa perlu dimanfaatkan secara optimal.
Presiden menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia dan menekankan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi syariah untuk mencapai hal tersebut. Selain itu, beliau juga menekankan perlunya mempersiapkan tenaga profesional yang kompeten di industri halal, serta mencatat bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan sektor perbankan nasional.
Presiden mengungkapkan bahwa aset bank syariah tumbuh sebesar 9,07 persen, sementara aset bank nasional tumbuh sebesar 8,9 persen. Selain itu, dana pihak ketiga di bank syariah mengalami pertumbuhan sebesar 10,41 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bank nasional yang mencapai 8,43 persen. Hal ini menunjukkan potensi besar sektor keuangan syariah.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya profesionalisme dan modernisasi manajemen dalam bank syariah agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Bank Syariah Indonesia, sebagai bagian penting dari ekosistem ini, harus berkembang dengan manajemen modern yang kompetitif dan profesional untuk menjangkau pasar potensial yang luas di Indonesia dan dunia.
Kawasan Indonesia Islamic Financial Center diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal di berbagai sektor, termasuk fashion muslim, wisata halal, serta industri makanan dan minuman halal. Kehadiran kawasan ini diharapkan dapat mencegah potensi ekonomi Indonesia berpindah ke negara lain dengan mengintegrasikan berbagai sektor industri halal.
Presiden kemudian meresmikan kawasan tersebut dengan mengucapkan “bismillahirrahmanirrahim.” Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pejabat lainnya.