Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kemajuan ekonomi syariah dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai langkah konkret.
“Kami terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Alhamdulillah, perkembangannya sangat positif, hampir seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan sistem ekonomi syariah,” ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, pada Rabu, 11 September 2024.
Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong ekonomi syariah, seperti memperkuat rantai pasok halal dengan memberikan kemudahan sertifikasi produk halal serta mendirikan kawasan kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS) di beberapa daerah seperti Surakarta, Semarang, Banyumas, dan Tegal.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengembangkan sektor pariwisata ramah muslim dan memperkuat UMKM melalui kegiatan Jateng Halal Vaganza untuk mendukung produk halal.
“Beberapa yang telah diimplementasikan adalah peningkatan UMKM serta produk halal yang aman dan sehat,” tambah Pj Gubernur.
Ia juga menyebutkan bahwa BAZNAS Jawa Tengah berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan dana wakaf dan infak untuk mendukung UMKM halal.
Pengembangan ekonomi syariah ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan menjaga stabilitas inflasi.
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan Indonesia berada di peringkat ketiga dunia pada 2023, di bawah Malaysia dan Arab Saudi, naik satu tingkat dari tahun sebelumnya.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia mampu beradaptasi dan berkontribusi pada perekonomian nasional, serta memiliki potensi besar di pasar global, menjadi arus baru dalam ekonomi Indonesia.
