Hadirkan Dewan Eksekutif LAMGAMA, Perguruan Tinggi di Lingkungan Kopertais X Jawa Tengah Siap Menuju Akreditasi Unggul

 

SEMARANG – Merespons kebijakan peralihan wewenang akreditasi program studi keagamaan, Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah X menggelar kegiatan Workshop Pendampingan dan Peningkatan Akreditasi. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat (19–20 November 2026), bertempat di Hotel Horison Kota Lama, Semarang, dengan menghadirkan Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA), Prof. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A., sebagai narasumber utama.

 

Workshop ini diselenggarakan sebagai langkah strategis menyusul berlakunya Peraturan BAN-PT yang menetapkan bahwa terhitung sejak 15 Agustus 2026, pengelolaan akreditasi bagi Program Studi (Prodi) Keagamaan resmi berpindah dari BAN-PT ke LAMGAMA. Masa transisi ini menuntut kesiapan seluruh perguruan tinggi keagamaan dalam memahami alur pengajuan, regulasi, serta instrumen penilaian yang baru. Terlebih lagi, paradigma akreditasi kini telah bergeser; jika dahulu akreditasi lebih berorientasi pada kepatuhan administratif (compliance-oriented), kini penilaian berfokus pada orientasi peningkatan mutu berkelanjutan (quality improvement-oriented).

 

Dalam pemaparannya, Prof. Najahan Musyafak menekankan bahwa keberhasilan program studi dalam menghadapi proses akreditasi di LAMGAMA bertumpu pada pemahaman terhadap tiga pilar landasan kebijakan dan regulasi utama:

 

1. Kerangka Hukum: Penguatan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi dan regulasi turunan BAN-PT sebagai payung hukum utama penyelenggaraan akreditasi.

2. Kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA): Penyelarasan tata kelola kelembagaan dan standar pendidikan tinggi keagamaan agar sejalan dengan kebijakan terbaru Kementerian Agama RI.

3. Penjaminan Mutu: Optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat kampus sebagai fondasi utama dalam memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di LAMGAMA. Agar berjalan efektif, implementasi SPMI wajib mencakup lima elemen kunci, yaitu: (1) kebijakan dan pelaksana yang jelas, (2) penetapan standar mutu, (3) pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), (4) ketersediaan bukti nyata pelaksanaan PPEPP, serta (5) kegiatan benchmarking secara berkala.

 

“Peralihan akreditasi ke LAMGAMA per 15 Agustus 2026 bukan sekadar perubahan administratif, melainkan momentum untuk memperkuat budaya mutu. Budaya mutu yang kokoh ini harus ditopang oleh tata kelola yang sehat, kepemimpinan yang kuat, data yang akurat, serta budaya akademik yang terus berkembang. Kuncinya ada pada konsistensi implementasi penjaminan mutu internal di masing-masing perguruan tinggi yang selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan PMA,” jelas Prof. Najahan di hadapan para peserta.

 

Selain pemaparan materi regulasi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi klinik dan pendampingan teknis. Para pengelola program studi dan tim penjaminan mutu berkesempatan membedah instrumen akreditasi, melakukan evaluasi diri, serta berkonsultasi langsung bersama narasumber untuk memetakan strategi percepatan peningkatan peringkat akreditasi.

 

Melalui pendampingan langsung dari Dewan Eksekutif LAMGAMA ini, Kopertais Wilayah X berharap seluruh PTKIS di bawah naungannya semakin siap dan adaptif dalam menyusun dokumen akreditasi, sehingga mampu meraih peringkat unggul dan meningkatkan daya saing lulusan.