Di tengah perlambatan ekonomi global serta tekanan terhadap konsumsi dalam negeri, masyarakat semakin akrab dengan istilah “berhemat”. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak orang kini memasuki fase bertahan. Rumah tangga mulai menahan pengeluaran, kelompok menengah menata ulang prioritas kebutuhan, sementara pelaku usaha kecil harus berhadapan dengan pasar yang semakin lesu.
Kondisi tersebut tampak jelas di warung, kios tradisional, hingga usaha rumahan. Keluhan yang muncul hampir sama: jumlah pembeli menurun, biaya produksi meningkat, namun akses terhadap pembiayaan tetap tidak mudah diperoleh.
Keadaan ini mencerminkan persoalan mendasar perekonomian Indonesia saat ini, yaitu melemahnya daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok yang paling rentan. Padahal selama ini UMKM merupakan salah satu penyangga utama perekonomian nasional. Ketika krisis melanda, sektor ini kerap menjadi bantalan sosial sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.
Karena itu, muncul pertanyaan penting: di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks, mampukah perbankan syariah hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penopang keberlangsungan UMKM?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena selama ini perbankan syariah sering dipandang sebagai simbol pertumbuhan ekonomi Islam nasional. Namun pada saat masyarakat kecil menghadapi tekanan ekonomi yang nyata, publik tentu menunggu kontribusi yang lebih konkret, bukan sekadar narasi mengenai peningkatan aset atau ekspansi bisnis.
Berbagai indikator menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat memang sedang menghadapi tantangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti melemahnya permintaan domestik yang terlihat dari penurunan penjualan rumah, kendaraan, dan berbagai komoditas konsumsi lainnya. Di sisi lain, penyaluran kredit kepada UMKM pada tahun 2026 memang mulai membaik, tetapi pertumbuhannya masih sangat terbatas, yakni sekitar 0,12 persen secara tahunan pada Maret 2026.
Di balik angka tersebut, terdapat realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Banyak pelaku UMKM kini berada dalam situasi paradoks. Di satu sisi, mereka membutuhkan tambahan modal agar usaha tetap berjalan. Namun di sisi lain, kemampuan untuk membayar cicilan justru melemah akibat pasar yang lesu dan pendapatan yang tidak menentu.
Dalam kondisi seperti ini, perbankan syariah sebenarnya memiliki ruang strategis untuk tampil lebih berbeda. Sejak awal, sistem ekonomi syariah dibangun bukan hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan, dan keberpihakan terhadap sektor riil. Prinsip bagi hasil, kemitraan usaha, serta larangan spekulasi pada dasarnya memberikan fondasi moral yang lebih dekat dengan kebutuhan UMKM.
Pada titik inilah kritik terhadap industri perbankan syariah menjadi relevan. Selama ini sebagian masyarakat menilai bahwa bank syariah belum sepenuhnya menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan bank konvensional. Bahkan, tidak sedikit yang menilai bahwa pembiayaan syariah sering kali terasa lebih mahal, lebih rumit, dan lebih birokratis dibandingkan sistem konvensional. Kritik tersebut sempat menjadi pembahasan luas di ruang publik nasional.
Persoalan ini tidak dapat dianggap sepele. Ketika masyarakat kecil membutuhkan solusi pembiayaan yang cepat dan sederhana, mereka cenderung memilih akses yang paling praktis meskipun risikonya tinggi. Fenomena maraknya pinjaman online menjadi contoh nyata. Banyak pelaku usaha kecil akhirnya terjebak dalam utang digital karena menilai akses ke lembaga keuangan formal terlalu sulit, terlalu administratif, atau belum sesuai dengan karakter usaha kecil yang bergerak cepat.
Padahal secara konseptual, perbankan syariah justru memiliki peluang besar untuk menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih manusiawi. Sistem syariah mengenal prinsip berbagi risiko, bukan sekadar memindahkan seluruh risiko kepada nasabah. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini sangat relevan karena usaha kecil pada dasarnya selalu berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan fluktuasi pasar.
Sayangnya, praktik pembiayaan syariah di Indonesia hingga kini masih didominasi akad murabahah atau jual beli. Dalam implementasinya, pola tersebut kerap terasa tidak jauh berbeda dengan kredit biasa. Sementara itu, skema pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah justru belum menjadi arus utama karena dipandang lebih berisiko bagi pihak perbankan.
Akibatnya, bank syariah sering kali tetap terjebak pada logika bisnis yang sama dengan bank konvensional, yakni mencari sektor yang paling aman dan paling menguntungkan. Dalam kondisi demikian, UMKM yang dianggap memiliki risiko tinggi tetap menghadapi hambatan untuk memperoleh pembiayaan.
Di sisi lain, persoalan yang dihadapi UMKM saat ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan modal. Banyak pelaku usaha kecil juga harus menghadapi tantangan produktivitas, transformasi digital, akses pasar, hingga efisiensi rantai pasok. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui penyaluran pembiayaan.
Oleh sebab itu, masa depan perbankan syariah sangat bergantung pada keberaniannya untuk keluar dari paradigma lama. Bank syariah tidak dapat lagi hanya hadir sebagai “bank konvensional yang diberi label syariah”. Lebih dari itu, perbankan syariah perlu bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Apabila langkah tersebut dapat diwujudkan, perbankan syariah bukan hanya akan memperkuat legitimasi sosialnya, tetapi juga dapat mengambil peran strategis sebagai mitra utama UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional.
